PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASlONAL
REPUBLlK INDONESlA

NOMOR 38 TAHUN 2006
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERPANJANGAN BATAS USIA PENSlUN
GURU BESAR DAN PENGANGKATAN GURU BESAR EMERITUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASlONAL,

Menimbang :

 a. bahwa dalam rangka pendayagunaan guru besar yang masih potensial dan produktif
    secara efisien berdasarkan prinsip keterbukaan perlu mengatur kembali
    persyaratan dan tata cara perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan
    pengangkatan Guru Besar Emeritus;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
    menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Persyaratan dan Tata
    Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar
    Emeritus;

Mengingat :

 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran
    Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
    Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
    Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
    Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999
    Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
    Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri
    Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor - 3149) sebagaimana telah diubah
    dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 1994, Nomor 1);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
    Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 3859);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum
    Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
    Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
    Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
    Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Kabinet
    Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
    Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PERPANJANGAN BATAS USlA PENSlUN GURU BESAR DAN PENGANGKATAN GURU BESAR EMERITUS.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
 1. Senat Perguruan Tinggi adalah senat perguruan tinggi pada perguruan tinggi
    yang belum Badan Hukum Milik Negara;
 2. Senat Akademik adalah senat akademik pada perguruan tinggi Badan Hukum Milik
    Negara;
 3. Jurusan adalah jurusan pada perguruan tinggi yang belum Badan Hukum Milik
    Negara;
 4. Departemen adalah departemen pada perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara;

Pasal 2

(1) Batas usia pensiun Guru Besar dapat diperpanjang sampai dengan usia 70 (tujuh
    puluh) tahun.
(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu
    1 (satu) tahun.
(3) Setiap perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah yang
    bersangkutan memenuhi persyaratan dan tata cara perpanjangan usia pensiun.
(4) Batas usia pensiun Guru Besar dapat diperpanjang apabila yang bersangkutan
    memenuhi persyaratan sebagai berikut
    a. berpendidikan Doktor (S-3);
    b. menduduki jabatan Guru Besar sekurang-kurangnya 2 tahun;
    c. merupakan satu-satunya Guru Besar dan diperlukan pada program studi/
       jurusan/departemen pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
    d. mempunyai integritas dan prestasi keilmuan yang dibuktikan dengan
       1. mengajar minimal 12 (duabelas) satuan kredit semester (SKS)
          persemester selama 2 (dua) tahun terakhir pada program S-1, S-2,
          dan/atau S-3 pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
       2. membimbing mahasiswa S-2 dan/atau S-3 minimal 3 orang selama 2
          (dua) tahun terakhir pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
    e. sehat jasmani dan rokhani untuk meiaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi
       yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Pegawai
       Negeri Sipil;
    f. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dua tahun terakhir
       dengan nilai sekurang-kurangnya baik untuk semua unsur; dan
    g. mendapat persetujuan senat perguruan tinggi atau senat akademik dan
       diusulkan oleh rektor/ketua sekolah tinggi.
(5) Tata cara pengusulan perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    a. Ketua Jurusan bersama staf jurusan membahas perlunya perpanjangan pensiun
       Guru Besar dan mengkaji pemenuhan persyaratan perpanjangan batas usia
       pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengusulkan pada rektor/ketua
       sekolah tinggi .
    b. Rektor/ketua sekolah tinggi dengan berdasarkan persetujuan senat perguruan
       tinggi atau senat akademik dapat menolak atau mengajukan usul perpanjangan
       batas usia pensiun Guru Besar kepada Menteri Pendidikan Nasional selambat-
       lambatnya 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sebelum Guru Besar yang bersangkutan
       mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun dengan melampirkan:
       1. Surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari Tim Penguji Kesehatan
          Pegawai Negeri Sipil;
       2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dua tahun terakhir;
       3. Surat persetujuan senat perguruan tinggi atau senat akademik.

Pasal 3

(1) Usul perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 2 ayat (5) huruf b, disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional
    dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
(2) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas dasar tembusan sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1), memberikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan Nasional
    atau menolak dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
    ayat (4).
(3) Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Menteri
    Pendidikan Nasional menyetujui atau menolak usul perpanjangan batas usia
    pensiun Guru Besar selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum Guru Besar
    mencapai batas usia pensiun.

Pasal 4

(1) Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya karena pensiun dapat diangkat
    kembali menjadi Guru Besar Emeritus di perguruan tinggi yang bersangkutan
    sebagai penghargaan istimewa dari senat perguruan tinggi atau senat akademik
    setelah memenuhi persyaratan dan prosedur tata cara pengangkatan Guru Besar
    Emeritus.
(2) Persyaratan pengangkatan Guru Besar Emeritus meiiputi :
   a. sehat jasmani dan rokhani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
      dokter;
   b. mampu melaksanakan tugas mengajar dan penelitian;
   c. mendapat persetujuan senat perguruan tinggi atau senat akademik dan
      diusulkan oleh rektor/ketua sekolah tinggi.
(3) Tata cara pengangkatan Guru Besar Emeritus sebagai berikut :
   a. Ketua Jurusan bersama korp dosen membahas rencana pengangkatan dan mengkaji
      pemenuhan persyaratan Guru Besar Emeritus yang diusulkan serta memberikan
      pertimbangan kepada rektor/ketua sekolah tinggi.
   b. Rektor/ketua sekolah tinggi dengan berdasarkan persetujuan senat perguruan
      tinggi atau senat akademik dapat menolak atau mengajukan usul pengangkatan
      Guru Besar Emeritus kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan
      kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan melampirkan:
      1. surat jaminan bahwa semua konsekuensi biaya akibat penetapan Guru Besar
         Emeritus menjadi tanggung jawab perguruan tinggi;
      2. kelengkapan persyaratan sebagai Guru Besar Emeritus.

Pasal 5

(1) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas dasar tembusan surat sebagaimana
   dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b memberikan pertimbangan kepada Menteri
   Pendidikan Nasional atau menolak dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana
   dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(2) Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagaimana
   dimaksud pada ayat (1), Menteri Pendidikan Nasional menyetujui atau menolak
   usul pengangkatan.

Pasal 6

Tata cara perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar
Emeritus dari perguruan tinggi' yang diselenggarakan oleh Departemen Iain atau
Lembaga Pemerintah Non Departemen berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, ciengan ketentuan usulan yang bersangkutan diajukan
oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab
atas penyelenggaraan perguruan tinggi yang bersangkutan kepada Menteri Pendidikan
Nasional.

Pasal 7

(1) Tata cara perpanjangan batas usia pensiun untuk Guru Besar yang dipekerjakan
    pada perguruan tinggi swasta, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 2 ayat (2) harus diusulkan oleh penyelenggara perguruan tinggi
    berdasarkan usul rektor/ketua sekolah tinggi yang bersangkutan kepada Menteri
    Pendidikan Nlasional melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
(2) Usul Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
    lampirannya ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasai 8

(1) Perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipil (PNS) yang menjabat Guru
    Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus pada perguruan tinggi yang
    diselenggarakan oleh pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan
    Nasional.
(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling sedikit
    dalam rangkap 7 (tujuh) dan ditembuskan kepada:
    a. Presiden;
    b. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
    c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
    d. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara;
    e. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
    f. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 9

(1) Guru Besar yang diangkat sebagai Guru Besar Emeritus berhak;
    a. memanfaatkan sarana, prasarana dan fasilitas kerja sesuai dengan
       penugasan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan;
    b. membimbing dosen dan mengajar mahasiswa program pascasarjana;
    c. memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan perguruan tinggi;
(2) Guru Besar Emeritus tidak dapat diangkat sebagai :
    a. unsur pimpinan perguruan tinggi atau senat perguruan tinggi pada perguruan
       tinggi yang belum badan hukum milik negara;
    b. unsur pimpinan perguruan tinggi, anggota Senat Akademik, anggota Dewan
       Audit, atau anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili perguruan tinggi
       pada perguruan tinggi badan hukum milik negara.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 27 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia
Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO